"Pencegahan korupsi memerlukan sistem, keteladanan kepemimpinan, disiplin, dan insentif bagi aparat pemerintah. Kebijakan Ibu Risma, seperti e-procurement, reformasi birokrasi, penetapan kinerja aparat pemerintah, dan restruktursisasi APBD, merupakan contoh kebijakan antikorupsi yang andal," ujar Hasto
Upaya membangun sistem pencegahan korupsi dilakukan secara terus menerus disertai disiplin dan keteladanan pemimpin akan membentuk kultur pemerintahan yang antikorupsi, sistem dan kultur menjadi model bagi seluruh kepala daerah PDIP. Karena itu, dalam sekolah calon kepala daerah yang digelar PDIP, Ibu Risma menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Dialog yang digelar dengan Risma sangat relevan di tengah polemik terkait dengan perubahan UU tentang KPK.
"KPK harus melihat bekerjanya sistem dan kultur pemberantasan korupsi seperti di Kota Surabaya. Pencegahan korupsi ini yang menjadi tugas terpenting KPK. Sebab, KPK tidak bisa berdiri di menara gading pemberantasan korupsi. KPK harus mengedepankan kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum dan seluruh institusi negara di dalam membangun sistem" Imbuhnya.
Karena itu, perdebatan terkait dengan perubahan UU KPK seharusnya difokuskan pada upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi melalui cara-cara sistemik guna mencegah korupsi.
Sedangkan, seusai dialog Risma mengatakan, dirinya selalu berkomunikasi dengan bawahan dan membuka komunikasi langsung dengan membuka grup WhatsApp, sehingga mengetahui secara langsung apa yang mereka kerjakan. "Saya ada grup dengan para camat, lurah, dan kepala dinas. Sehingga, saya tahu kegiatan mereka," ucap Risma. Mengakhiri dialog, Hasto menunjukkan buku yang ditulis oleh Yudi Latif berjudul Mata air Keteladanan kepada Risma. Isi buku itu menceritakan kiprah Risma saat memimpin Kota Surabaya. Risma menambahkan, pencegahan korupsi merupakan hal penting yang harus dilakukan saat ini.(bs/red/pt)
