Surabayapostkota.net - Himbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di level Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Menurutnya hal ini bisa menghambat kelancaran pengelolaan keuangan negara.
Saat ini ada 343 kasus pemerintah daerah yang berhubungan dengan korupsi baik di kejaksaan, kepolisian, maupun di KPK.
Menkeu berharap tahun 2018, tidak ada lagi penyelenggara negara dan lembaga yang berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, terkena OTT KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian karena korupsi.
Laporan keuangan dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), memang sebuah keharusan.Tapi ada yang lebih penting dari itu, yakni tidak ada masalah dikemudian hari.
Beberapa kepala daerah yang terkena OTT KPK, selagian laporan keuangannya memperoleh opini WTP.
"Karena itu kami akan memantau pengelolaan anggaraan sejak perencanaan, dan tidak sembarangan memberikan punishment," kata Sri Mulyani, Kamis (28/12/2017).
Sri Mulyani juga menyampaikan terkait dengan langkah evaluasi belanja negara agar sesuai dengan output dan memberikan manfaat yang optimal khususnya untuk pembangunan. (red/Yd)
