 |
| Foto Gubernur Melantik Bupati dan Cawabup Terpilih Tulungangung di Kantor Kementrian Dalam Negeri Jakarta |
Surabayapostkota.net - Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo‑Maryoto Bhirowo, dilantik Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa lalu (25/9/2018).
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.56‑5884 dan Nomor 132.35‑5885 Tahun 2018 tentang pengangkatan Syahri Mulyo‑ Maryoto Bhirowo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, pelantikan dilaksanakan
Anehnya, pelantikan dilaksanakan pukul 13.54 berselang tiga menit kemudian, pada pukul 13.57, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyerahkan surat keputusan lainnya kepada Soekarwo. Saat itu pula Pakde Karwo panggilan sapaan Gubernur Jatim ini langsung menyerahkan surat keputusan itu kepada Wakil Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.
Ternyata surat itu merupakan surat penugasan kepada Maryoto untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Tulungagung.
Hal itu terjadi lantaran Syahri merupakan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah terjerat bersama Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, dalam kasus dugaan suap terkait proyek‑proyek di Tulungagung dan Blitar.
Tjahjo Kumolo mengatakan, awalnya Syahri akan dilantik bersama sejumlah kepala daerah terpilih lainnya di kantor Pemprov Jawa Timur. Namun karena di luar kota, KPK tidak mengizinkan.
Akhirnya, Soekarwo meminta KPK untuk bisa melantik Syahri di Jakarta, meski berstatus tersangka. Pelantikan itu sesuai amanat Pasal 164 ayat (6) Undang‑undang tentang Pilkada. Akhirnya KPK memberikan izin pelantikan Syahri di kantor Kemendagri, Jakarta.
Mendagri, Tjahjo Kumolo, dan Pakde Karwo juga mengucapkan terima kasih kepada KPK atas pelaksanaan pelantikan Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo, dan Wabup Tulungagung sekaligus Plt Bupati, Maryoto Bhirowo.
Pelantikan Syahri Mulyo diketahui harus seizin KPK lantaran yang bersangkutan sudah berstatus tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Tulungagung
"Kemendagri dan Pemda Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan KPK atas izin dan peminjaman ini sehingga membantu tugas Kemendagri dan Pemda Jawa Timur," ucap Tjahjo.
Menurut Tjahjo pelantikan perlu segera dilakukan untuk memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat Tulungagung.
"Karena yang bersangkutan memiliki masalah hukum namun belum dijatuhi kekuatan hukum tetap, untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang kosong, maka saya mengeluarkan surat keputusan agar wakil bupati menjalankan tugas sehari‑hari sampai ada kekuatan hukum tetap bagi Pak Syahri Mulyo," tegas Tjahjo.
Tjahjo mengaku, pelaksanaan pelantikan yang dilakukan di Kemendagri dengan memperhatikan juga ketentuan dari KPK.
"Sebenarnya Pak Gubernur meminta KPK agar pelantikan dilaksanakan di kantor Gubernur Jatim bersama kepala daerah lainnya kemarin, karena di luar kota maka diambil keputusan di Kemendagri," ujar Tjahjo.
- Tak Pantas di Contoh -
Seusai penunjukan Maryoto sebagai Plt Bupati, Soekarwo yang melantiknya meminta Maryoto tak ikuti jejak Syahri terlibat dalam kasus suap.
"Kepada wakil bupati yang kini memimpin Tulungagung diharapkan menjalankan pemerintahan yang transparan dan kredibel, apalagi pembahasan anggaran daerah sudah dimulai, ajak stakeholder dan masyarakat untuk ikut merumuskan," pesan Pakde Karwo.
Kemudian Soekarwo menjelaskan tantangan yang langsung dihadapi Maryoto adalah penyelenggaran Pemilu 2019.
"Tahun 2019 adalah tugas besar bagaimana demokrasi melalui Pemilu bisa berjalan secara baik, dan Pak Maryoto sebagai sahabat baik Pak Syahri kami yakini bisa mengemban tugas itu," imbuh Pakde.
Terakhir, Soekarwo berpesan agar Maryoto mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam memimpin Tulungagung.
"Anggaran daerah untuk 2019 sudah harus diketok bulan Desember 2018, kami harap Pak Maryoto bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, kata kuncinya adalah guyub rukun," katanya.
(Cand/*)
